Komisi IX prihatin pelayanan kesehatan di Kalbar

23-12-2011 / KOMISI IX

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berlangsung tanggal 18 hingga 22 Desember yang lalu, Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IX, dr. Ribka Tjiptaning masih menemukan masalah serius untuk pelayanan kesehatan pada 4,3 juta penduduknya. Dalam dialog dengan para pejabat pemprov Kalbar  dan kunjungan ke Kab. Landak dan Kab. Sanggau, terungkap masih banyak masyarakat miskin terutama dipedalaman yang belum mendapat kesehatan dengan maksimal. Selain terbatasnya jumlah rumah sakit dan tenaga medis, letak geografis yang begitu luas membuat banyak penduduk pedalaman Kalbar yang masih sulit dijangkau.

 

Sebagaimana diungkapkan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis, Kalbar dengan 13 Kabupaten baru memiliki 13 RSUD (2 RS tipe B, 8 RS tipe C dan 3 RS tipe D). Ada 3 kebupaten yang belum memiliki rumah sakit umum. Sedangkan untuk satu wilayah kabupaten yang begitu luas hanya terdapat 4 – 19 puskesmas. Selain jumah rumah sakit yang sedikit, masalah lain adalah kurangnya tenaga medis. RSUD di Kabupaten Landak yang bertipe D dan sempat dikunjungi rombongan, baru memiliki 1 dokter spesialis dan 3 dokter umum.

 

Dr.Rika Ciptaning mempertanyakan rumah sakit di Kalbar yang hanya memiliki kurang dari 1 persen fasilitas tempat tidurpadahal uang jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah pusat mencapai Rp 27 miliar. Dengan jumlah tempat tidur hanya 3.900, rumah sakit di Kalbar sulit melayani kesehatan masyarakatnya secara maksimal.  Karena itu Ribkamendesak agar Kalbar mengajukan RS Komunitas yang membantu daerah-daerah yang belum memiliki RS Komunitas.Ketua tim kunkerini juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Kalbar, melalui gubernur mengajukan surat kepada Kemenkes dan ditembuskan ke DPR RI khususnya Komisi IX agar anggaran untuk RS Komunitas dapat dikucurkan untuk Kalbar.

 

Mengenai BPJS, selain dr Ribka, anggota tim, dr Subagyo Partodiharjo,  dr Charles, Hj Endang Syarwan Hamid dan Nursuhud masih mempertanyakan kemampuan Kalbar menjalankan program BPJS yang dicanangkan tahun 2012 jika tetap dalam kondisi sekarang.  Sementara Prof Dr dr. Dinajani H. Mahdi, meminta puskesmas di Kalbar diperbesar sekaligus  meningkatkan pelayanannya seperti kemampuan melakukan infus. Sedangkan Ir. Arif Minardi lebih menyoroti kondisi pelayanan di perbatasan. Kader PKS ini meminta pelayanan kesehatan di daerah perbatasan jangan sampai kalah dengan di Malaysia . (nung)

 

 

 

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...